Besarnya Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Berbanding dengan Kebutuhan Esensial Masyarakat

05-04-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023). Foto : Mu/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menegaska  dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur, beberapa hal esensial yang menyangkut rakyat justru mengalami perlambatan bahkan stagnasi. Hal itu disampaikan Marwan saat menyoroti catatan Bappenas terkait Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas pada RPJMN 2019-2024.

 

“Ini akan menjadi referensi kita semua untuk memperbaiki ke depan. Karena begitu banyak, ribuan triliun sudah kita siapkan dan kita belanjakan ternyata hal yang mendasar yang dibutuhkan rakyat kita tidak tersentuh. Malah mungkin mundur, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama.” ujar Marwan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

 

Sebelumnya, dalam paparan Kepala Bappenas tercantum beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas, antara lain; (1) melambatnya pertumbuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak, (2) stagnasi persediaan akses air minum perpipaan, (3) belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan sanitasi, serta (4) pembangunan pelabuhan dan bandara perlu diisi ulang.

 

“Selama ini dana lebih banyak kita gunakan pada hal yang tidak kita butuhkan, kekinian. Ibukota Jakarta masih bagus kita sudah mikir mau pindah ke Kalimantan Timur. Kemudian kereta cepat kita belum perlu. Jalan tol kita masih oke bisa dipakai, kita sudah bangun kereta cepat.  Bandara juga begitu, kita belum perlu bandara kita sudah bangun bandaranya dan lain sebagainya. Pelabuhan juga begitu akhirnya apa yang menjadi basic kebutuhan rakyat kita terbengkalai dan data ini sudah menjadi bukti nyata,” tutur anggota Badan Anggaran itu. 

 

Terkait dengan highlight Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas terdapat beberapa hal menarik perhatian dalam Raker tersebut. Antara lain capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau yang baru berada pada angka 60,66 persen dari baseline RPJMN 56,51% di tahun 2019. Selain itu terdapat pula persentase rumah tangga dengan akses air minum  jaringan perpipaan yang pada baseline RPJMN 2019 sebesar 20,18 turun menjadi 19,47 di tahun 2022. (uc, frs/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...